Momentum G20

oleh: A Prasetyantoko, Rektor Unika Atma Jaya

Momentum yang sudah dicapai dalam KTT G20 perlu diteruskan. Ada begitu banyak jendela kesempatan yang terbuka. Kerja keras dan konsistensi merupakan kunci melanjutkan transformasi yang sudah dimulai.

Keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada 15-16 November lalu bukanlah soal keberuntungan. Melainkan buah kerja keras, bukan hanya dalam penyelenggaraan acara, tetapi juga ketekunan melakukan transformasi ekonomi selama ini.

Dalam hal penyelenggaraan, konsistensi dan kelenturan menjadi penentu disepakatinya Deklarasi Bali (G20 Bali Leaders’ Declaration). Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya pemimpin yang bertemu langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan kemudian Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk melenturkan ketegangan geopolitik global.

Banyak pihak, bahkan pemerintah sendiri, sebelumnya pesimis KTT G20 akan menghasilkan kesepakatan. Sejak Feberuari 2022, pertemuan tingkat menteri, baik di jalur keuangan (finance track) maupun serpa (sherpa track), selalu gagal menghasilkan komunike. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, kelompok negara G20 sudah tidak akur, bahkan banyak pihak memprediksi bubar. Namun KTT Bali membuktikan lain.

Deklarasi sepanjang 52 paragraf ini merangkum kesepakatan cukup luas. Dalam hal penanganan pandemi, disepakati terbentuknya Pandemic Fund dengan komitmen awal senilai 1,5 miliar dollar Amerika Serikat. Guna menambah kemampuan Dana Moneter Internasional membantu negara yang terdampak krisis disepakati Resilience and Sustainability Trust dengan komitmen awal sebesar 81,6 miliar dollar AS. Selain itu, disepakati juga terbentuknya Just Energy Transition Partnership untuk Indonesia senilai 20 juta dollar AS.

Masa Depan Indonesia

Majalah The Economist (19/11/2022) mengangkat tema utama mengenai Indonesia dengan menurunkan tiga artikel panjang sekaligus dalam satu edisi. Salah satunya berjudul “Why Indonesia Matters”. Pertemuan G20 membuat Indonesia kembali menjadi sorotan dunia, begitu menurut The Economist. Indonesia terakhir kali menjadi perhatian dunia saat krisis Asia 1998 di mana kita adalah bagian dari episentrum persoalan. Sekarang ceritanya sama sekali berbeda.

Bersama dengan India, Indonesia dianggap sebagai raksasa Asia yang mendapatkan momentum dari pergeseran geopolitik dengan titik sentral Amerika Serikat dan China. Meski begitu, diperhitungkannya Indonesia dalam konstalasi geopolitik global juga bukan tanpa usaha.

Salah satu alasan mengapa kita diperhitungkan adalah karena kinerja ekonomi yang menyakinkan. Perekonomian kita menarik perhatian investor, selain karena potensinya, juga karena transformasi yang sudah dijalankan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pembenahan perusahaan negara (BUMN), meningkatkan kualitas pendidikan, peraturan berburuhan, hingga relaksasi aturan investasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat upaya menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari rantai pasok mobil listrik. Indonesia adalah penghasil nikel terbesar dunia yang merupakan bahan utama baterei listrik. Pada 2021 total produksinya sudah mencapai 1 juta metrik ton atau sekitar 37 persen dari total produksi dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan kobalt ketiga terbesar di dunia setelah Kongo dan Australia.

Indonesia memang beruntung memiliki kekayaan alam luar biasa. Namun, tanpa usaha keras, kekayaan alam bisa berubah menjadi kutukan. Maka, kerja keras dalam melakukan transformasi industri pengolahan bahan baku menjadi salah satu kunci. Ke depan, diperlukan upaya bersamaan, yaitu melakukan industrialisasi yang ramah lingkungan.

Komitmen pemerintah mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara cukup besar. Komitmen mencapai emisi nol person di sektor perlistrikan pada 2050 mendapat dukungan pendanaan sebesar 20 miliar dollar AS melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang ditandatangi dalam pertemuan KTT G-20.

Skema ini dimotori Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara Uni-Eropa serta pihak swasta senilai Rp 310 triliun yang akan disalurkan bertahap dalam 5 tahun ke depan.

Upaya melakukan transisi energi juga didukung berbagai skema pendanaan seperti Climate Investment Fund yang sudah mengantongi komitmen sekitar 500 juta dollar AS atau setara dengan sekitar Rp 7,7 triliun. Komitmen melakukan transisi energi ini juga didukung oleh lembaga multilateral seperti Asian Development Bank.

Dukungan swasta juga akan meningkat dalam waktu dekat melalui berbagai yayasan yang didanai pihak swasta seperti Blomberg Philanthropist, Bezos Earth Fund, Rockefeller Foundation, IKEA, High Tide dan masih banyak lagi. Ada pula inisiatif dari sektor keuangan yang tergabung dalam GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) yang didukung oleh Citi, Bank of America, Macquirie, MUFG dan lain-lain.

Momentum G-20 perlu ditindaklanjuti dengan kerja keras di berbagai bidang. Pertama, di bidang enegi terbarukan. Indonesia berpotensi menjadi salah satu penghasil energi terbarukan terbesar di dunia. Kedua, memanfaatkan bonus demografi yang melek teknologi. Indonesia adalah salah satu inkubator sektor teknologi yang ditopang tenaga muda yang kreatif dan inovatif.

Di bidang inovasi digital, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya. Menjelang KTT G20, lima bank sentral ASEAN (Thailand, Malaysia, Singapura, Filiphina dan Indonesia) sepakat menggunakan sistem pembayaran terintegrasi berbasis digital atas inisiatif Bank Indonesia. Begitu pun di sektor swasta, kepemimpinan Indonesia di bidang digital juga diakui.

Hingga April 2022 ini, tercatat ada 2,354 unit usaha rintisan berbasis teknologi (start-up) di Indonesia atau terbanyak di Asia. Disusul Singapura dengan 1.013 unit usaha rintisan. Dengan dua perusahaan berstatus decacorn dan delapan unicorn, Indonesia menunjukkan potensi pengembangan sektor digital.

Kerja keras Indonesia selama ini tak mengkhianati hasil. Keberhasilan memimpin KTT G20 dengan banyak pujian hanyalah bagian dari upaya transformasi (ekonomi) Indonesia. Persoalan terbesar dari keberhasilan ini adalah mempertahankannya.

Momentum yang sudah dicapai dalam KTT G20 perlu diteruskan. Ada begitu banyak jendela kesempatan yang terbuka. Kerja keras dan konsistensi merupakan kunci melanjutkan transformasi yang sudah dimulai.

Sumber: Kompas (https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/21/momentum-g20?status=sukses_login&status_login=login, diakses 24 November 2022)

ASN atau Youtuber?

Oleh: Bhayu Kuncoro

Menjadi seorang abdi negara, saat ini menjadi impian jutaan orang di Indonesia. Setiap tahun penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu diikuti oleh jutaan pelamar. Dikutip dari akun twitter @BKNgoid pada Senin (17/02/2020), pelamar ASN tahun 2020 mencapai 3.361.802 orang. Hal ini membuktikan bahwa besarnya animo terhadap pekerjaan ASN.

Beberapa alasan yang menjadikan ASN sebagai pekerjaan impian adalah pandangan masyarakat bahwa ASN adalah pekerjaan yang prestisius, menjanjikan dan nyaman. Mengapa prestisius? Bagi orang menyandang status sebagai abdi negara “seolah” statusnya lebih tinggi dari masyarakat. Seorang ASN, apalagi yang memiliki jabatan diposisikan sebagai kelas atas dan harus dihormati. Ini merupakan budaya feodal peninggalan penjajah yang masih tertanam sangat kuat dalam masyarakat kita.

ASN juga dinilai sebagai pekerjaan yang menjanjikan. Jika dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, banyak masyarakat menolak menjadi abdi negara. Karena pada periode tahun 80 hingga 90-an, kesejahteraan ASN belum sebaik sekarang. Saat ini ASN yang baru diterima sudah dipastikan mendapat pendapatan yang dapat dibilang lumayan, apalagi dengan tambahan tunjangan kinerja dan lain-lain. Kesejahteraan ASN seringkali menjadi patokan sebagai standar hidup sejahtera. Bahkan, jika anda bekerja di perusahaan swasta yang gajinya lebih besar dari ASN, masih akan dianggap belum sesejahtera ASN.

Pekerjaan ASN itu nyaman. ASN adalah salah satu pekerjaan yang diatur dengan Undang-Undang. Sehingga kepastian status pekerjaan ini sudah pasti dan mengikat. Status pekerjaan ini lebih jelas daripada pekerjaan lainnya, misalkan sebagai pegawai swasta. Saat anda bekerja di perusahaan swasta, status anda sebagai pegawai hanya setebal satu helai rambut. Saat anda melakukan kesalahan yang berulang, maka dengan mudah pekerjaan itu hilang atau anda dipecat. Berbeda dengan ASN, untuk memecat seorang ASN memerlukan proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, banyak ASN yang terjebak pada “Zona Nyaman”. Ini sangat buruk dan berbahaya bagi performa dan kinerja pemerintah.

Gebrakan Jokowi

Untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah melakukan gebrakan besar. Melalui Pidato Awal Jabatan Periode 2019 – 2024, Presiden Joko Widodo menyampaikan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dengan menyetarakan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi. Lalu secara teknis diterbitkanlah Permenpan 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Untuk diawal memang hanya menyasar pada pejabat struktural saja, namun keyakinan saya ke depan sebagian besar ASN akan diarahkan menjadi fungsional.

Secara konsep gebrakan ini merupakan kebijakan yang baik dan bertujuan mendongkrak performa dan kinerja pemerintah. ASN akan berkompetisi dengan keahliannya masing-masing sesuai dengan fungsi yang diembannya. Harapan ke depan tidak ada lagi istilah “Malas Rajin Gaji Sama”. Pada kondisi ini, maka iklim kerja ASN akan lebih kondusif, produktif dan kompetitif.

Namun apakah gebrakan itu dapat diterima dengan baik oleh seluruh ASN, khususnya pejabat struktural yang disetarakan? Melihat dari kondisi pasca penyetaraan, banyak kendala yang dihadapi, contohnya terjadi kebingungan terhadap pola kerja baru dan sikap feodal yang masih melekat.

Sebuah kewajaran jika para ASN yang disetarakan mengalami kebingungan terhadap pola kerja baru ini. ASN yang dulunya pejabat struktural yang memiliki beberapa orang anak buah yang dapat diperintah untuk melaksanakan sebuah kegiatan, saat ini harus mengerjakan kegiatan tersebut pada porsi atau level fungsionalnya. Karena setiap fungsional memiliki target berupa angka kredit yang didapat dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakannya. Fungsional yang dulunya adalah pejabat struktural memang memiliki kewenangan sebagai koordinator, namun tugasnya hanya fungsi koordinatif, tidak sama dengan kewenangan selaku atasan dan bawahan. Ini juga merupakan akibat dari sikap feodal yang masih melekat pada paradigma ASN tersebut.

Menghadapi Perubahan dan Berdamai Dengan Keadaan

Sebuah kebijakan tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Dalam setiap kebijakan pasti ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bagi seorang pejabat yang “diturunkan” menjadi fungsional pasti akan terjadi gejolak dalam dirinya. Kebingungan, putus asa, perasaan sia-sia, dan berbagai perasaan akan timbul akibat gebrakan ini. Kondisi ini akan menjadi lebih parah jika ASN tersebut hanya terlarut dan meratapi nasibnya.

Bagi saya sendiri, menghadapi kondisi ini memang awalnya berat, kaget dan sedikit putus asa. Di sini saya merasakan masa-masa di mana karier yang saya rintis runtuh seketika. Seolah-olah semesta tidak lagi mendukung dan meninggalkan saya. Namun beberapa waktu kemudian saya berfikir untuk melihat sisi positif gebrakan ini. Saya berkeyakinan bahwa gebrakan ini memiliki tujuan yang baik dan ada dampak positifnya untuk saya pribadi.

Salah satu cara untuk menerima kebijakan itu antara lain membangun kebanggaan terhadap pekerjaan “baru” ini. Saya menganalogikan jabatan fungsional serupa dengan pekerjaan seorang YouTuber. Mengapa YouTuber? Seorang YouTuber pasti memiliki channel yang khusus dan merupakan penggambaran dari kompetensinya. Bagi YouTuber, semakin dia kompeten maka semakin dia terkenal, menanjak kariernya dan akan menjadi referensi bagi masyarakat saat membutuhkan informasi berkaitan dengan kompetensi tersebut. Begitupun seorang fungsional, semakin dia kompeten, maka dia akan menjadi referensi baik bagi lingkungan kerjanya maupun masyarakat.

Pencapaian prestasi yang jelas berdasar kompetensi. Semakin tinggi peminat (subscriber) YouTuber maka akan semakin berkembang kariernya. Jenjangnya jelas, jika dia memiliki subscriber sebanyak 100.000 maka akan mendapat penghargaan berupa Silver Play Button, 1.000.000 subscriber mendapat Gold Play Button dan seterusnya. Serupa dengan fungsional, jika fungsional mendapatkan angka kredit hasil dari pekerjaannya maka akan mendapatkan jenjang karier tertentu, yakni Ahli Pertama, Ahli Muda, dan jenjang lainnya. Untuk mendapat peningkatan karier tersebut, tidak perlu dengan saling sikut dan menjatuhkan antar mereka, hanya perlu terus mengasah diri dan tingkatkan kompetensi.

Persaingan yang sehat dan iklim kompetitif yang berdampak pada peningkatan performa dan kinerja pemerintah akan terbangun jika setiap ASN dapat menerima kebijakan tersebut dengan hal-hal yang menyenangkan. Uraian di atas hanya merupakan salah satu contoh saja, masih banyak hal menyenangkan lainnya yang dapat dianalogikan untuk menghadapi perubahan ini. Sebuah pesan moral yang cukup mendalam yang dapat meningkatkan semangat, “Kerjakan apa yang kamu cintai dan cintailah apa yang kamu kerjakan.”

Salam ASN Produktif dan Kompetitif.

Bhayu Kuncoro – Perencana Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: Kumparan