Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Perubahan Road Map RB Kementerian PANRB
Harmonisasi RPerMenPANRB Road Map
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrokrasi melalui unit kerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama menyelenggarakan rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Perubahan Road Map RB Kementerian PANRB, secara hybrid di Jakarta, Jumat (29/09). Rapat dipimpin oleh Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Ronald Andrea Annas.
Ronald mengatakan, Road Map RB Nasional mengalami perubahan yang cukup drastis dari Road Map RB sebelumnya, dimana terdapat arahan-arahan baru didalamnya tentang tematik dan konstruksi baru di generalnya. Road Map RB Nasional mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah termasuk Kementerian PANRB sendiri harus merevisi dan memperbaiki Road Map RB Internal nya.
Road Map RB Internal ini hanya untuk mengatur didalam Kementerian PANRB aja, segala hal yang mengatur keluar harus dipindahkan ke Renstra Kementerian PANRB.
Pada kesempatan tersebut, usulan dan masukan lintas instansi ditampung dan dibahas secara komprehensif demi percepatan perumusan. Instansi yang hadir dalam harmonisasi tersebut yaitu Kementerian Hukum dan Ham, dan Sekretariat Kabinet.
Turut hadir pada rapat tersebut, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Mohammad Averrouce; Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Akik Dwi Suharto Rudolfus; Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Hidayah Azmi Nasution; Pembina Tim Kelompok VI Perancang Peraturan Perundang-undangan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Kementerian Hukum dan HAM Andriana Krisnawati, S.H., M.H.; Ketua Tim Kelompok VI Perancang Peraturan Perundang-undangan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Kementerian Hukum dan HAM Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.; Kepala Bidang Aparatur Negara, Asisten Deputi Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Novi Pratiwi Dewi; serta pejabat terkait lainnya di lingkup Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Kabinet.
