Dampingi PMPRB, Pastikan Quality Assurance Berjalan Baik

Rabu, 15 Juni 2022 lalu dilakukan rapat pembahasan dan submit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian PANRB tahun 2022. Rapat ini didampingi langsung oleh asesor PMPRB, Inspektorat, Sekretariat RBI, dan dihadiri oleh para Kepala Biro dan para Sekretariat Deputi selaku pelaksanaan RBI baik pusat dan unit kerja.

Inspektur selaku koordinator asesor PMPRB Kementerian PANRB dan dengan tim asesor lainnya telah melakukan reviu terhadap setiap kriteria pada aspek PMPRB dan memberikan penilaian terhadap setiap kriteria. Penilaian yang diambil dipastikan kesesuaiannya dengan data dukung dan progres pelaksanaan realnya. Hal ini dilakukan demi terciptanya quality assurance atas pelaksanaan RB yang baik.

Selanjutnya, pada hari yang sama, asesor melaporkan hasil penilaiannya kepada pimpinan untuk disetujui dan disampaikan kepada Kementerian PANRB sebagai pelaksana RB nasional. Nantinya evaluator RB yang biasanya ditugaskan pada TW IV akan melakukan evaluasi secara langsung terhadap pelaksanaan RB Kementerian PANRB.

Memacu Progres, Menata Perubahan

Area Manajemen Perubahan Level pusat Kementerian PANRB melakukan diskusi progres rencana aksi isu strategisnya pada Selasa, 7 Juni 2022. Diskusi dipimpin langsung oleh Ketua Pokja, Bapak Ronald Andrea Annas, melakukan pembahasan satu per satu isu untuk diketahui progres, hambatan pelaksanaan dan tindak lanjutnya. Pasalnya, isu strategis yang diusung area Manajemen Perubahan tidak hanya berdampak parsial bagi sebagian pegawai, namun berdampak bagi penataan perubahan Kementerian PANRB.

Area Manajemen Perubahan yang hendak melakukan re-survey dalam pencarian data pemetaan awareness core values BerAKHLAK dengan perluasan responden internal Kementerian PANRB ditunda. “Dengan informasi yang kita punya, putuskan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian pada akhir tahun nanti kita carikan informasi-informasi baru” ujar Bapak Ronald. Survei pemetaan selanjutnya akan dilakukan pada akhir tahun. Langkah yang dilakukan saat ini tetap on the track yaitu menggencarkan internalisasi core values BerAKHLAK melalui berbagai cara dan media.

Konsolidasi Pengisian PMPRB Sekretariat Kementerian PANRB

Dalam rangka persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022, Senin (13/06) diselenggarakan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kementerian PANRB melalui zoom meeting online. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Pelaksanaan beserta anggota Tim RBI Sekretariat Kementerian PANRB.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip total quality management digunakan sebagai metode penilaian dan analisis terhadap kinerja instansi pemerintah, agar pelaksanaannya sesuai arah yang ditetapkan dan sejauh mana kemajuan pelaksanaan PMPRB. “Terkait kepatuhan dalam melakukan pengisian PMPRB agar Pokjanya dapat meningkatkan upaya mengoptimalkan dalam mengisi LKE sampai batas waktu yang sudah ditetapkan, “ujar Sri Rejeki Nawangsasih.  Untuk itu diharapkan Ketua Pokja sering melakukan konsolidasi Pokjanya agar selalu update dalam pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama yang terkandung dalam sasaran area perubahan reformasi birokrasi.

Reviu Proses Bisnis, Upaya Mewujudkan Organisasi yang Semakin Agile

Seiring perubahan lingkungan strategis seperti penyederhanaan birokrasi dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian PANRB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021, maka Sekretariat Kementerian PANRB merasa perlu melakukan reviu dan revisi terhadap proses bisnis di lingkungan Kementerian PANRB yang saat ini ditetapkan melalui Kepmen 12 Tahun 2020.

Tim perumus yang dipimpin oleh Bapak Teguh Widjinarko (Analis Kebijakan Utama pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana) telah melakukan rapat perdana di ruang rapat Biro Umum dan Keuangan dan juga secara hybrid melalui zoom meeting. Rapat pada (17/06/2022) juga dihadiri oleh Kepala Biro SDM dan Organisasi serta beberapa Analis Kebijakan dan staf lainnya.

Sebagai salah satu kegiatan reform pada area perubahan penataan tata laksana, diharapkan probis yang sedang disusun akan menjawab tantangan aktual yang dihadapai organisasi, sekaligus membuat organisasi menjadi lebih agile, efektif dan efisien dalam bekerja.

Reformasi Birokrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang prima dan akuntabel, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Birokrasi Pemerintahan yang ada sekarang ini masih memerlukan pembenahan untuk sistem birokrasi yang komprehensif. Pada (24/05) diadakan zoom meeting terkait diskusi pembahasan penyusunan rancangan rencana aksi Tim RBI area penataan tata laksana, kegiatan zoom meeting online ini juga dihadiri oleh Bapak Mohammad Averrouce selaku Ketua Kelompok Kerja beserta anggotanya.

Adapun salah satu isu yang diangkat pada pembahasan penyusunan rencana aksi Pokja ini adalah sistem transformasi digital. ” Terkait transformasi digital, kita akan membangun data warehouse yang disiapkan untuk dapat mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian PANRB, baik itu aplikasi eksternal maupun internal,” ujar Era Sri Utomo, dikarenakan sistem transformasi digital saat ini belum optimal, khususnya untuk aplikasi pendukung dalam perumusan kebijakan / pengambilan keputusan yang dimaksud adalah satu data, sedangkan isu integrasi aplikasi yang dimaksud adalah data warehouse, diharapkan dengan adanya satu data ini yang mana di dalamnya berisi informasi data-data yang sudah terkombinasi dari masing-masing kedeputian, misalnya data perbandingan nilai RB dengan informasi pelayanan publik.

Kolaborasi Pengawasan Antar Unit Kerja

Hal terpenting dari suatu kegiatan jika sudah dilakukan tidak lain adalah sejauh mana pengawasannya diberlakukan sejalan dengan komitmen yang bersifat sustainable. Pokja area penguatan pengawasan (level pusat) ini mempunyai beberapa pekerjaan rumah yang membutuhkan effort yang cukup berat, bagaimana mungkin suatu kegiatan atau rencana aksi berjalan tanpa adanya pengawasan yang kuat.

Pada (27/05) saat penyusunan rencana aksi juga sempat dibahas terkait Sistem Pengendalian Instansi Pemerintahan (SPIP) yang dimana ini menjadi isu strategis saat ini di lingkungan Kementerian PANRB, “Untuk melihat sistem pengendalian yang sudah dilakukan oleh internal unit kerja kami belum ada instrumen lainnya, apakah unit kerja sudah melakukan sistem pengendalian dengan baik/belum, ini kita masih belum punya dan sejauh ini melalui SPIP” ujar Azizah Try wulandari, pentingnya instrumen dalam pengendalian secara intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhir sistem pengendalian secara intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB.

Dari banyaknya isu yang akan di tuangkan nantinya oleh pokja ini, diharapkan isu tersebut tidak terjebak dalam LKE PMPRB yang sebenarnya ditujukan untuk instansi pemerintah seluruh Indonesia secara umum. ” Tidak apa kita menghubungkan dengan LKE tetapi kita balik pada before and after reform yang akan diperlukan” ujar Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Bapak Ronald Andrea Annas, yang intinya isu yang di angkat masih beririsan antara LKE RB dan RBI Internal.

Isu Strategis Dalam Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian PANRB, Selasa (24/05) diselenggarakan diskusi rencana aksi area penataan dan penguatan organisasi pada ruang virtual zoom meeting. Di dalam diskusi ini dihadiri oleh Ibu Sri Rejeki Nawangsasih  selaku Ketua Kelompok Kerja beserta anggotanya, beliau juga menunjuk Raisa Zakini selaku PIC Pokja 3 sekaligus memaparkan rencana aksi yang telah disusun, dan juga memberi mandat untuk membuat whatsapp grup (WAG) baru atau updating whatsapp grup (WAG) Pokja yang ada.

Usai arahan Ketua Kelompok Kerja area penataan dan penguatan organisasi, dilanjutkan dengan diskusi paparan rencana aksi yang mengangkat isu strategis salah satunya jabatan kritikal, karena jabatan kritikal ini merupakan indikator dalam pengembangan manajemen talenta sesuai dengan mandat Peraturan Menteri PANRB nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang belum terimplementasi, diharapkan dengan rencana aksi yang disusun bisa segera ditetapkan Keputusan Menteri PANRB tentang Jabatan Kritikal di Lingkungan Kementerian PANRB.

Selanjutnya ada beberapa isu strategis yang disusun pada Pokja ini seperti isu UKPBJ, isu uraian fungsi JPT Pratama dan isu evaluasi kelembagaan. Untuk isu tersebut dalam tahap konsolidasi internal pokja area penataan dan penguatan organisasi, diharapkannya tim anggota Pokja ini menemukan isu yang sesuai dengan kondisi ideal di lingkungan Kementerian PANRB.